Menciptakan good governance di pemerintahan Kota Depok merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Good governance sendiri merupakan konsep yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan dalam pengambilan keputusan.
Menurut Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat, seorang pakar tata kelola pemerintahan dari Universitas Indonesia, good governance merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pemerintahan. “Tanpa adanya good governance, pemerintahan akan sulit untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Salah satu langkah penting dalam menciptakan good governance di pemerintahan Kota Depok adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri, Kota Depok memiliki tingkat transparansi yang masih rendah dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi di dalam pemerintahan.
Oleh karena itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Depok, Bambang Suryadi, menekankan pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. “Dengan adanya akuntabilitas yang baik, kita dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran keuangan publik sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga merupakan faktor penting dalam menciptakan good governance di pemerintahan Kota Depok. Menurut Dr. Ignatius Prasetiyo, seorang ahli tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. “Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan para ahli tata kelola pemerintahan, diharapkan Kota Depok dapat menciptakan good governance yang kuat dan berkelanjutan. Sehingga, pelayanan publik dapat terus ditingkatkan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.